Ketimpangan penguasaan dan banyaknya konflik-konflik agraria di Sulawesi Selatan dikarenakan adanya upaya perebuatan sumber daya alam (SDA) dari rakyat. Hal tersebut dijelaskan Asmar Exwar dalam diskusi yang Jarigan Gusdurian Makassar bersama LAPAR Sulsel di Wisma Pergerakan, Jl. Andi Tonro 4, Makassar, Kamis (8/4).
Direktur Walhi Sulsel ini menjelaskan, bahwa upaya-upaya perebutan itu bisa dilihat dengan timpangnya pada penguasaan lahan. "Sekarang kita lihat banyak petani kemudian hanya menjadi petani gurem, namun di sisi lain banyak juga perusahaan kemudian memiliki ribuan hektar tanah," jelasnya.
Konflik lain yang sering terjadi adalah konflik antar warga dengan hutan Negara.
"Biasanya Negara mengeluarkan izin pengelolaan hutan, namun tidak pernah dilihat apakah ada kampung dalam hutan tersebut," jelasnya pria yang biasa disapa Slash ini
Menurutnya lagi kampung-kampung yang ada dalam hutan lebih duluan ada dari pada aturan tentang hutan.
Untuk wilayah Sulsel sekarang kemudian dilirik oleh para pengusaha, contohnya perkebunan sawit karena di Sumatera dan di Kalimantan terjadi moratorium pembukaan kebun sawit.
"Begitupun dengan perusahaan tambang, di Sulsel sekarang ada 414 Izin Usaha Pertambangan (IUP)," katanya.
Maka dari itu, Slash berharap pemerintah harus benar-benar melaksanakan amanat UUD dimana SDA itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Kemudian penting juga diperkuat diskursus terkait bagaimana pengawalan pengelolaan sumber daya alam," tambah Slash
Di sisi lain, Suaib Amin Prawono, Koordinator Gusdurian Sulawesi mengatakan bahwa banyaknya pengambilan sumber daya alam karena upaya-upaya pemisahan warga dengan tradisi-tradisi lokalnya.
"Banyak kemudian perusahaan tambang masuk dengan cara menghabisi terlebih dahulu tradisi lokal," jelas Suaib.
Gusdurian akan mencoba bagaimana menghidupkan kembali tradisi lokal, sehingga rakyat selalu punya hubungan spiritual dengan tanah maupun dengan hutannya. (Win)
Komentar
Posting Komentar